PEKANBARU – Walaupun rencana kenaikan pass masuk Pelabuhan Tanjung Harapan Selatpanjang sempat ditentang masyarakat, akhirnya 1 September 2025 lalu resmi dinaikkan oleh PT Pelindo. Saat itu pihak Pelindo mengaku kenaikan itu tidak hanya untuk mereka (PT Pelindo) saja, tetapi juga akan ada peruntukan bagi hasil untuk daerah.
Dengan kenaikan tarif pass pelabuhan itu juga untuk membiayai renovasi di Pelabuhan Tanjung Harapan. Sehingga dengan pelabuhan yang megah itu, diharapkan Pelindo nantinya menjadi kebanggaan daerah.
Namun setelah sebulan lebih berjalan (40 hari) rencana bagi hasil dari kenaikan pass pelabuhan yang dikumpulkan PT Pelindo tersebut hanya omong kosong. Hingga kini belum ada realisasi bagi hasil sama sekali. Saat ini, keseluruhan uang dari kenaikan tarif itu hanya untuk Pelindo saja.
General Manager (GM) PT Pelindo Cabang Tanjung Balai Karimun, Joni Hutama yang dikonfirmasi, Senin (10/11/2025) mengakui sudah menaikkan tarif sejak 1 September 2025. Terkait rencana bagi hasil ke daerah, Joni menegaskan belum berjalan dan terealisasi.
“Belum. Kita menunggu. Kemarin kan Komisi II meminta supaya memanggil Pemkab Meranti, atau komisaris atau pemegang saham BUMD lah, supaya ke Pelindo. Kami menunggu sifatnya. Takut salah aja, kami mau menghadap ke siapa. Kami menunggu,” ungkapnya saat dikonfirmasi soal bagi hasil dari kenaikan pass Pelabuhan Tanjung Harapan, Selatpanjang.
Untuk diketahui, kenaikan tarif pass pelabuhan meliputi, keberangkatan domestik naik 100 persen dari Rp5.000 menjadi Rp10.000. Kemudian pass penumpang keberangkatan Internasional untuk Warga Negara Indonesia (WNI) naik 20 persen, dari Rp50.000 menjadi Rp60.000.
Selanjutnya, untuk kenaikan pass pelabuhan Internasional bagi Warga Negara Asing (WNA) naik 200 persen. Dari Rp50.000 menjadi Rp150.000.
Sementara itu, pihak Pemkab Meranti melalui Komisaris BUMD PT Bumi Meranti yang juga merangkap Plt Direktur, Ifwandi menegaskan belum ada bagi hasil dari kenaikan pass masuk di Pelabuhan Tanjung Harapan, Selatpanjang.
“Belum ada. Belum ada lagi ke kita,”ujarnya.
Menurutnya mengingat saat ini sedang dilakukan proses seleksi Direktur BUMD PT Bumi Meranti, maka untuk membahas dan mengeksekusi bagi hasil dari kenaikan pass pelabuhan diserahkan ke direktur definitif yang baru nantinya.
“Biarlah direktur baru nantinya yang mengurus bagi hasil dengan Pelindo,”tambah Ifwandi yang juga Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kepulauan Meranti itu singkat.(thohir)
