PEKANBARU – Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan menegaskan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau tidak bisa dilakukan secara parsial.
Seluruh unsur, mulai dari pemerintah daerah, TNI, Polri, BPBD, masyarakat hingga perusahaan, harus bergerak bersama menghadapi kondisi yang dinilai sudah masuk kategori luar biasa atau extraordinary.
Hal itu disampaikan Herry saat menghadiri rapat koordinasi penanggulangan karhutla Provinsi Riau di GOR Mapolda Riau, Kamis (27/8/2026).
Menurut Herry, situasi karhutla yang terjadi saat ini membutuhkan langkah yang tidak biasa.
Gotong royong dan kolaborasi seluruh pihak menjadi kekuatan utama untuk menekan penyebaran api.
“Kekuatan kita adalah bergotong royong. Tidak ada kegiatan yang tidak bisa kita laksanakan secara parsial untuk menghadapi karhutla yang sudah kita anggap sebagai kejadian extraordinary, kejadian luar biasa,” kata Herry.
Ia menegaskan, kondisi luar biasa harus direspons dengan strategi dan tindakan yang juga luar biasa.
“Kejadian luar biasa harus kita selesaikan dengan cara-cara luar biasa,” tegasnya.
Herry mengatakan penanganan karhutla saat ini dilakukan dengan menggabungkan pemantauan teknologi satelit dan verifikasi langsung di lapangan.
Bahkan, bersama Pangdam XIII/Tuanku Tambusai, ia melakukan penyisiran menggunakan helikopter dari wilayah utara Riau hingga Kabupaten Siak untuk memastikan titik panas yang terdeteksi benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan.
“Kita memastikan apa yang sudah ditunjukkan oleh aplikasi, itu bukan hanya pantauan secara satelit. Kita memastikan dengan melihat langsung apa yang terjadi dan apa yang akan kita lakukan benar-benar terjadi,” ujarnya.
Menurutnya, setiap titik panas yang muncul harus segera diverifikasi.
Jika ditemukan indikasi kebakaran, penanganan harus dilakukan secepat mungkin agar api tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas.
Di tengah penanganan yang masif, jumlah titik panas di Riau menunjukkan penurunan signifikan.
Herry menyebut berdasarkan pemantauan hingga Kamis sekitar pukul 08.00 WIB, tercatat 79 titik panas di Riau.
Jumlah itu turun drastis dibandingkan beberapa hari sebelumnya yang sempat menembus lebih dari 600 titik.
“Total untuk hari ini ada 79 titik panas. Tinggal 79 titik panas. Kemarin, empat hari yang lalu ketika kedatangan Pak Presiden, sampai 600 sekian titik panas,” ungkapnya.
Salah satu wilayah yang sebelumnya menjadi perhatian serius adalah Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan.
Luasan lahan yang terbakar di kawasan tersebut diperkirakan mencapai 800 hingga 900 hektare.
Namun, setelah dilakukan pemadaman oleh pasukan darat, dukungan helikopter serta operasi modifikasi cuaca (OMC), kondisi di Kerumutan kini dinyatakan sudah terkendali.
“Alhamdulillah, yang 900 hektare karena upaya pemadaman, upaya OMC terus-menerus, yang 900 hektare di Kerumutan sudah zero,” kata Herry.
Meski api telah padam, ia mengingatkan pekerjaan belum selesai.
Pencegahan harus terus dilakukan untuk mengantisipasi munculnya kembali api, terutama di kawasan yang memiliki potensi kebakaran.
Langkah tersebut antara lain dengan membuat sekat kanal dan menggali sumur sebagai sumber air.
“Walaupun sudah padam, kita tetap harus membuat sekat kanal. Kita tetap harus bisa menggali sumur-sumur sebagai sumber air kita semua,” ujarnya.
Dari 79 titik panas yang terpantau, sebanyak 13 titik berada di Kabupaten Siak dengan kategori sedang (medium).
Sementara 17 titik lainnya berada di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil).
Kedua wilayah tersebut menjadi perhatian untuk segera dilakukan pengecekan dan penanganan di lapangan.
Herry menyebut telah meminta jajaran TNI mengerahkan pasukan darat ke lokasi yang terindikasi memiliki titik panas.
“Hari ini Pak Gubernur geser ke Siak, kita lakukan bersama-sama,” katanya.
Ia kembali menekankan pentingnya verifikasi lapangan.
Menurutnya, titik panas tidak boleh hanya menjadi data di layar pemantauan.
“Kalau seandainya sudah selesai, satu ada muncul spot, harus segera cepat dilakukan verifikasi. Harus datang langsung diverifikasi,” tegasnya.
Selain pemadaman dan pencegahan, Herry memastikan aspek penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan tetap berjalan.
Salah satu kasus yang sedang ditangani terjadi di Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir, dengan luas lahan terbakar sekitar 30 hektare. Dalam perkara tersebut, polisi telah menetapkan satu orang tersangka.
Herry menjelaskan proses penyidikan membutuhkan waktu karena polisi harus melibatkan keterangan ahli dan melakukan pemeriksaan langsung ke lokasi kejadian.
“Kita lakukan penegakan hukum, 30 hektare yang dibakar. Itu terjadi dua-tiga minggu yang lalu. Karena prosesnya lama dari keterangan ahli, ahli harus datang ke Jakarta dan harus datang langsung ke TKP,” jelasnya.
Sebagai bagian dari upaya pencegahan, Herry juga meminta jajarannya memperbarui papan-papan peringatan di lokasi yang pernah terbakar.
Papan tersebut diminta mencantumkan ketentuan hukum terbaru sehingga masyarakat memahami konsekuensi dari tindakan pembakaran lahan.
Herry menegaskan, keberhasilan penanganan karhutla sangat bergantung pada kekuatan bersama.
Pemerintah, TNI, Polri, masyarakat dan perusahaan harus berada dalam satu gerakan untuk mencegah kebakaran meluas.
Ia juga mengapresiasi keterlibatan Gubernur Riau serta pimpinan perusahaan dalam penanganan karhutla.
“Enggak bisa kita sendiri-sendiri. Kita butuh uluran tangan Pak Gubernur untuk memberikan sumbangsihnya, bukan hanya materi tapi juga materiel,” ujarnya.
Herry menyebut kerja sama lintas sektor tersebut juga mendapat apresiasi dari Presiden beberapa hari sebelumnya.
“Bapak Presiden beberapa hari lalu juga menyampaikan apresiasi terhadap kerja sama gotong royong yang kita lakukan. Ini menjadi kekuatan kita bersama,” pungkasnya.
