PEKANBARU – Upaya mewujudkan Kota Pekanbaru bebas banjir pada tahun 2026 mulai mendapatkan perhatian serius dari DPRD dan Pemerintah Kota.
Setelah bertahun-tahun persoalan banjir menjadi masalah klasik yang tak kunjung terselesaikan, kedua pihak kini berkomitmen memperkuat anggaran serta mempercepat implementasi program penanganan banjir.
Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Muhammad Isa Lahamid menegaskan bahwa banjir merupakan persoalan besar yang tidak dapat dirampungkan dalam waktu singkat. Namun, ia menilai tahun 2026 harus menjadi titik balik dalam penanganan yang lebih terarah dan terukur.
“Penyelesaiannya memang tidak bisa satu dua tahun. Perlu waktu yang lama. Namun paling tidak, mulai tahun 2026 kita upayakan kota ini tidak dikepung banjir lagi bila musim hujan,” ujar Isa, Kamis (27/11/2025).
Saat ditemui di ruang kerjanya, politisi PKS itu menyebut hampir seluruh kawasan permukiman di Pekanbaru memiliki titik rawan banjir, baik berupa genangan kecil hingga banjir besar.
Karena itu, penanganan komprehensif akan mulai digenjot tahun depan melalui peningkatan anggaran dan strategi teknis yang lebih matang.
Menurut Isa, pembenahan drainase harus menjadi prioritas utama. Perbaikan harus dilakukan bertahap mulai dari drainase tersier hingga saluran primer yang menjadi kewenangan pemerintah kota, provinsi, dan pusat.
“Penanganannya harus satu kesatuan. Tidak bisa parsial, karena masing-masing kewenangannya berbeda antara daerah dan pusat,” tegasnya.
Ketika ditanya mengenai besaran anggaran penanganan banjir yang akan dialokasikan dalam APBD 2026, Isa mengaku belum dapat membeberkan angka pasti.
“Sekarang kan kita masih pembahasan APBD,” katanya singkat.
Meski demikian, DPRD dan Pemko Pekanbaru memastikan telah mencapai kesepahaman untuk memperkuat komitmen penanganan banjir.
“Dukungan anggaran yang lebih proporsional disebut menjadi kunci agar masterplan yang telah disusun tidak lagi mandek pada tataran dokumen,” tukas Isa.
